IMPLEMENTASI PERBANKAN ISLAM: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam Pembangunan

Jurnal
EKONOMI
PEMBANGUNAN
Kajian Ekonomi Negara Berkembang
Hal: 73 – 88
73
IMPLEMENTASI PERBANKAN ISLAM:
Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya
dalam Pembangunan
Achmad Tohirin
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Abstract
The major distinctive feature of the Islamic banking as compared to the
conventional one lies on the pricing mechanism. The ‘new’ system applies variable pricing
mechanism, as reflected on the Profit and Loss Sharing (PLS) system, meanwhile the ‘old’
system applies fixed pricing mechanism, as reflected on the Interest Based (IB) system.
Several implications arise from this very basic difference. This paper discusses the
implementation of Islamic banking, its socio-economic effect and its role in the
development. As a new type of banking system, Islamic banking attracts serious attention
from the business players and regulatory authority as well, around the world. The
discussion in this paper includes comparison between these two systems on several
instances; the socio-economic effect of the implementation of Islamic banking; and its role
on the (economic) development. In addition the paper also prescribes the direction and the
policy required for developing Islamic bank.
Keywords: Islamic banking, Profit and Loss Sharing, community welfare
PENDAHULUAN
Bank Islam pertama kali muncul
pada tahun 1975 dengan berdirinya Dubai
Islamic Bank dan sejak itulah fenomena
baru berkembang dengan akselerasi yang
berubah-ubah sesuai dengan perkembangan
situasi dan jaman. Kemunculan Bank Islam
pertama di Dubai mungkin tidak terlalu
mengejutkan, mengingat bahwa Dubai
adalah salah satu Negara Muslim di Timur
Tengah. Landasan hukum yang menjadi
dasar munculnya Bank Islam adalah
penegasan Allah Swt Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba (QS: 2: 275). Dalam perkembangan
terakhir jumlah lembaga keuangan Islam di
seluruh dunia sekarang sudah mencapai 177
buah, suatu jumlah yang belum cukup
berarti barangkali untuk level internasional,
tetapi yang penting adalah upaya
implementasi sudah cukup serius hingga
menjadi fenomena baru yang layak untuk
kita cermati dan perhatikan.
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan
Sistem Keuangan Islam pada
masa lalu, yang direpresentasikan oleh
lembaga Sharraf,1 adalah sebagai berikut:
(MUChapra dan H Ahmed, 2002).
1. Mekanisme pasar berpengaruh terhadap
seluruh partisipan didalam pasar untuk
1 Dalam periode Islam Klasik diartikan sebagai seorang
bankir yang menjalankan peran hampir sebagian besar
fungsi-fungsi suatu bank moderen dalam lingkungan
teknologi yang berkembang saat itu. Terminologi moderen
untuk sharraf adalah mashraf sementara terminologi
sharraf itu sendiri sekarang digunakan sebagai suatu
penukaran uang (money changer)
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 73 – 88
74
bertindak dan bekerja sejujur dan seefisien
mungkin bagi kepentingan jangka panjang
mereka.
2. Sharraf beroperasi dalam komunitas
yang jauh lebih kecil dibandingkan komunitas
dimana perbankan moderen
beroperasi, sehingga para deposan,
pengguna dana dan sharraf saling
mengetahui/kenal dengan baik sekali
sehingga mampu membangun kepercayaan
bersama.
3. Lingkungan kerjasama yang saling
menguntungkan diantara masyarakat
karena keanggotaan dalam suku,
perkumpulan, kekeluargaan dan
perintah sufi.
4. Lingkungan ekonomi yang ada tidak terlalu
kompleks dan tingkat volatilitas
dalam variable-variabel ekonomi, seperti
harga, dan nilai tukar, relatif lebih
rendah dibandingkan dengan yang
berlaku dalam masa moderen.
5. Sharraf berbentuk usaha perseorangan
maupun kemitraan, dan pemisahan atas
kepemilikan dan pengawasan tidak
menjadi masalah.
6. Instrumen-instrumen legal yang
diperlukan dalam penggunaan ekstensif
atas pembi-ayaan mudaharabah dan
musyarakah sudah tersedia sejak periode
Islam yang paling awal.
7. Kekuatan dan independensi sistem yudisial
yang menjamin kepastian hukum
atas kontrak-kontrak perniagaan untuk
dipatuhi.
Demikian juga jika kita lihat
pengalaman Malaysia dan Indonesia, dari
sisi jumlah kedua negara sekarang ini
memiliki jumlah bank Islam yang sama
yaitu dua buah. Malaysia punya Bank Islam
Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank
Muammalat Malaysia (BMM) yang terbaru.
Disamping itu Malaysia juga mempunyai
54 bank konvensional yang melayani dual
windows (yaitu kounter konvensional dan
kounter syari’ah). Sementara Indonesia
memiliki Bank Muammalat Indonesia
(BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM,
anak perusahaan Bank Mandiri). Sementara
beberapa bank konvensional sudah
membuka cabang syari’ah seperti Bank IFI,
Bank BNI Syari’ah, Bank Jabar Syari’ah,
Bank Danamon Syari’ah, Bank BRI
Syari’ah dan Bank BII Syari’ah. Kedepan
bank-bank konvensional lain juga akan
menyusul untuk membuka cabang syari’ah.
Namun demikian Indonesia sudah
mempunyai sekitar seribuan BPR Syariah
yang tersebar di hampir seluruh wilayah.
Paper ini akan mencoba memaparkan
beberapa persoalan mendasar yang dihadapi
dalam pengembangan Bank Islam
(utamanya) di Indonesia.
Menurut Saad Al-Haraan (1995),
Perbankan Islam dan lembaga keuangan
Islam lainnya berbeda dengan lembaga
keuangan konvensional terutama dalam
misi dan tujuannya. Oleh karenanya beban
yang disandang oleh Perbankan Islam dan
lembaga keuangan Islam lainnya menjadi
lebih berat dengan beberapa alasan berikut:
a. Islamic Banks have a certain
philosophical mission in life to achieve.
That is the Creator and Ultimate Owner
of the universe. Institution (or Man),
likewise on earth, has a vicegerency
role to play in society. Therefore
Islamic Banks are not free to do as they
please, rather they have to integrate
moral values with economic action.
Money and property are thus social
tools to achieve social good;
b. To provide credit to those (the poor)
who have the talent and the expertise
but cannot provide collateral to the conventional
institutions to build a grassroot
foundation in the society; and
Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam … (Achmad Tohirin)
75
c. To create a harmony in society based on
the Islamic concept of sharing and caring
in order to achieve economic, financial
and political stability.
Lebih lanjut menurut Al-Haraan dinyatakan
bahwa misi dan tujuan yang diemban
oleh Perbankan Islam dari Allah SWT
akan mensyaratkan mereka untuk menjadi
pemimpin (leaders), yang berorientasi
kepada pasar (market oriented), yang menjalankan
kemitraan dalam pembiayaan
(partnership financiers) dan melakukan investasi
dalam pengembangan SDM (investing
in human development resources).
Pengembangan perbankan Islam di
Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan
berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai
bank umum pertama yang
menggunakan prinsip syari’ah.
Perkembangan lebih pesat baru terjadi
setelah dilahirkannya Undang-Undang
Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998. Setelah itu muncul
bank syariah baru yaitu Bank Syari’ah
Mandiri dan bank-bank konvensional yang
membuka kantor cabang syari’ah seperti
Bank IFI, Bank BNI, Bank Jabar, Bank
Danamon, Bank BRI, dan Bank BII yang
akan disusul lagi oleh bank-bank lain.
Perkembangan tersebut terjadi sebagai
konsekuensi dari kebijakan pemerintah
(Bank Indonesia) yang memberi
kesempatan kepada bank konvensional
untuk memberikan layanan Perbankan
Islam, dengan syarat layanan tersebut harus
dilakukan dalam tingkat cabang penuh
(full-pledge syari’ah branch), salah satu
bentuk dari model dual banking system.
Upaya pemerintah melalui Bank Indonesia
sangat patut dihargai dan didukung semua
pihak dalam mengembangkan sistem
perbankan baru yang dianggap lebih sesuai
dengan Ajaran Islam yang dianut oleh
mayoritas warga negara Indonesia.
Disamping itu, situasi krisis ekonomi yang
berkepanjangan, memberikan salah satu
bukti rapuhnya sistem perbankan nasional,
misalnya ditandai dengan munculnya
masalah negative spread, rendahnya CAR
(Capital Adequacy Ratio), puncaknya
adalah rontoknya beberapa bank yang
dilikuidasi ataupun bank-bank besar yang
masuk perawatan BPPN. Masalah-masalah
tersebut sekaligus mencerminkan
kelemahan sistemik perbankan
konvensional yang mendasarkan diri pada
sistem bunga (interest based system).
Pelajaran berharga yang dapat ditarik dari
krisis tersebut adalah bahwa implementasi
Sistem Perbankan Islam secara serius
menjadi semakin penting dan mendesak.
Kelemahan sistemik masih terus
muncul dengan intensitas yang berbeda
hingga sekarang, yaitu ditandai dengan masih
belum berjalannya fungsi intermediasi
yang seimbang. Indikator Loan to Deposit
Ratio (LDR) yang pada posisi Kuartal Pertama
2003 masih dibawah 50 persen
menunjukkan timpangnya fungsi intermediasi
tersebut. Meskipun pada saat yang sama
suku bunga SBI sudah cukup rendah, yaitu
10,41 persen, tetapi suku bunga kredit
masih berkisar 17-18 persen. Suku bunga
tersebut masih dipandang cukup mahal bagi
pengusaha di sektor riil, sehingga permintaan
kredit mereka tetap rendah.
Dengan diberlakukannya dua model
dalam sistem perbankan kita seperti yang
sudah diatur oleh UU Perbankan Nomor 10
tahun 1998, maka pertanyaan yang sangat
relevan dan mendasar adalah bagaimana
perbandingan diantara kedua model perbankan
(konvensional dan syari’ah)
tersebut. Secara umum paper ini mencoba
membandingkan perbankan konvensional
dan Perbankan Islam dari beberapa aspek
antara lain dari pengertian (falsafah) dasar,
mekanisme operasional, produk, dan
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 73 – 88
76
instrumen moneter, serta pengaruh sosioekonomisnya.
Disamping itu juga dibahas
mengenai peranan Perbankan Islam dalam
pembangunan dan arah kebijakan yang
diperlukan dalam pengembangan implementasi
Perbankan Islam di Indonesia.
PERBANDINGAN
Pengertian (falsafah) Dasar
Bank Islam dan Bank Konvensional
terutama berbeda secara eksplisit dari falsafah
dasarnya yaitu bahwa Bank Islam
menggunakan mekanisme bagi hasil (profit
& loss sharing, PLS), sementara Bank
Konvensional memberlakukan sistem bunga
(interest based system, IBS). Prinsip inilah
yang secara mendasar sangat membedakan
kedua jenis perbankan tersebut. Tentu saja
perbedaaan tersebut juga berakibat pada
implikasi yang berbeda pula.
Dari aspek definisi atau pengertian
dasar perbedaan Bank Konvensional dan
Bank Islam perlu diperhatikan. Salah
satunya adalah definisi Bank Islam yang
dirumuskan oleh lembaga Asosiasi Bank
Islam Internasional (International Association
of Islamic Bank, IAIB) berikut ini (Ismail
Ariffin, 1999):
Islamic Bank is a banking establishment
that solicits funds and employs them in
accordance with the Islamic Shari’ah,
for the purpose of building solidarity
and ensuring justice of distribution and
employment of funds in accordance
with the Islamic principles.
Definisi tersebut dapat kita bandingkan
dengan definisi bank dalam Pasal 1
ayat 2 UU Nomor 10 Th. 1998 tentang Perbankan:
bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana masyarakat dalam bentuk
Simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk Kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Definisi tersebut merupakan definisi
universal dalam artian bahwa secara koseptual
bank adalah lembaga perantara
keuangan (financial intermediary) yang
menghubungkan kelompok masyarakat
yang memiliki dana (deposan) dan
kelompok masyarakat yang membutuhkan
dana. UU Nomor 10 Tahun. 1998
merupakan perubahan UU Perbankan
terdahulu yaitu UU Nomor 7 Tahun. 1992.
Perubahan yang sangat mendasar dari UU
tersebut adalah salah satunya berkaitan
dengan sistem perbankan baru yaitu
Perbankan Islam. Dalam UU yang baru
tersebut aturan dan pedoman operasionalisasi
Perbankan Islam sudah dimunculkan
dengan cukup komprehensif sesuai
dengan tuntutan perkembangan yang
terjadi.
Persamaan relatif terlihat dari fungsi
dasar bank yaitu sebagai perantara
keuangan nampak pada kedua definisi.
Namun dalam hal tujuan terdapat
perbedaan, yaitu untuk meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak (dalam UU Perbankan)
dan untuk membangun solidaritas dan
menjamin keadilan dalam distribusi dan
penggunaan (menurut definisi IAIB).
Prinsip keadilan yang secara eksplisit
disebutkan menunjukkan nilai moral yang
ingin dijunjung tinggi melalui Bank Islam
dan sekaligus menunjukkan perbedaan yang
paling mendasar (dengan sumber nilai dari
Ajaran Islam) dalam definisi bank Islam,
sementara dalam Pasal 1 ayat 2 UU
Perbankan tidak disebutkan secara eksplisit.
Perbedaan tersebut, terutama dalam
hal tujuan, mengimplikasikan beberapa hal
berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan
implementasi perbankan. Peningkatan taraf
hidup menjadi tolok ukur utama dalam
menilai keberhasilan sistem perbankan seImplementasi
Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam … (Achmad Tohirin)
77
suai definisi dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan.
Indikator taraf hidup cukup
beragam dari mulai Pendapatan Per Kapita
sampai Produk Domestik Bruto. Sementara
tolok ukur keberhasilan Bank Islam dilihat
dari tercapai tidaknya tujuan untuk
membangun solidaritas dan menjamin
keadilan dalam distribusi dan penggunaan
dana. Dalam hal ini M.A. Mannan (1999)
merumuskan tiga kriteria sebagai indikator
dalam mengevaluasi kinerja Bank Islam
yang meliputi:
 Neraca Keuangan Konvensional (Conventional
Financial Balance Sheet)
 Neraca Kapital Manusiawi (Human
Capital Balance Sheet), dan
 Neraca Akumulasi Modal Sosial (Social
Capital Accumulation Balance Sheet)
Dua kriteria terakhir adalah yang tidak dilakukan
dalam perbankan konvensional.
Dalam kaitannya dengan upaya
mengukur dimensi sosial dari operasi Bank
Islam M.A. Mannan (1999) lebih jauh merumuskan
15 variabel sebagai indikatornya
yaitu:
1. Level of priority attached to corporate
objective for Social Investment replacing
the traditional notion of corporate
charity or philanthropy.
2. Size of allocation of the Company’s pretax
profit for Corporate Social Investment
that reinforces family values, provides
social subsidy and helps poverty
alleviation
3. Level of mass participation in term of
contents and quality of deposit mobilization,
expressed in terms of number of
account of small depositors and savers
who find it difficult to enter into market.
4. Number of beneficiaries and scope of
sharing investment benefits which may
help avoiding class Banking.
5. Level of ownership structure of Islamic
Bank and scope for participation of
large number of people, which may
prevent concentration of ownership.
Number of shareholders and size of
their contribution into paid-up capital
structure indicating pattern of ownership
and control.
6. Number of musharaka operations belonging
to depositors as a percentage of
the total showing level of equity participation.
7. Size of the fund in the musharaka account
as a percentage of the total investment
showing the pattern of equity
participation.
8. Number of mudharabah account as a
percentage of total number of accounts
indicating level of partnership between
labor and capital.
9. Size of mudharabah operations as a
percentage of total operations
indicating intensity of understanding the
level of sharing.
10. Level of institutionalising Islamic
obligatory tools of redistribution with a
view to generating social surplus and
fostering the level of mutual reliance
and social security (i.e. Zakat).
11. Level of monetizing and securitization of
Islamic voluntary sector, Social Market
Operations and development of New
Financial Products for the purpose of
social savings and social capital accumulation
(i.e., Waqf Properties Development
Board, Cash Waqf Certificate,
Mosque Properties Development Bond
etc.)
12. Size of allocation of fund as a percentage
of total for human resources development
as well as strategic and futuristic
studies.
13. Provision for future generation reflected
in investment decision particularly in
the course of exploitation of exhaustible
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 73 – 88
78
resources as well as in their maintenance
of other natural resources.
14.Number and size of overdue and stuck
up liability of productive loans and social
credit as a percentage of total operations
showing the degree of success
or failure in granting credit.
15. Level of inter-Islamic Banks co operation
and co-ordination in areas of economic,
financial and social investment.
Indikator-indikator tersebut secara
komprehensif dapat dijadikan acuan tambahan
dalam menilai kinerja Bank Islam terutama
dalam mengukur seberapa jauh dan
substansial kontribusinya terhadap pembangunan
masyarakat. Namun tentu tidak
mudah untuk mengimplementasikan penilaian
kinerja yang mencakup hal-hal tersebut.
Salah satu faktornya adalah seberapa jauh
otoritas regulator mampu merumuskan
regulasi yang komprehensif dan integral
sehingga indikator-indikator tersebut dapat
dimonitor. Mempertimbangkan fakta bahwa
Bank Islam di Indonesia relatif masih
dalam tahap awal perkembangan, maka halhal
tersebut belum dirasakan urgensinya
untuk jangka pendek ini, tetapi untuk
jangka menengah dan panjang hal itu
mutlak jadi pertimbangan untuk
diberlakukan. Sementara dalam jangka
pendek ini orientasi pengembangan yang
utama adalah bagaimana memperluas
jangkauan operasi Perbankan Islam dan
meningkatkan sosialisasi kepada
masyarakat untuk meningkatkan kualitas
pemahaman masyarakat tentang konsep
Perbankan Islam. Peningkatan pemahaman
tersebut sangat vital karena diharapkan
dengan pemahaman yang lebih baik oleh
masyarakat yang lebih luas akan
meningkatkan akseptabilitas konsep Perbankan
Islam sehingga penetrasi pasar bagi
industri Perbankan Islam menjadi lebih mudah
dilakukan.
Mekanisme Operasional
Perbandingan berikutnya adalah dilihat
dari basis mekanisme operasi. Mekanisme
Profit and Loss Sharing (PLS) bagi
Bank Islam, dan Interest Based System
(IBS) bagi Bank Konvensional secara teknis
operasional membedakan kedua jenis bank
tersebut. Dalam skema PLS pada prinsipnya
hasil (return) suatu partisipasi finansial
dalam bentuk simpanan maupun
pembiayaan baru dapat diketahui setelah
obyek pembiayaan berlangsung (postdetermined
return), meskipun nisbah/rasio
bagi hasil sudah ditetapkan dimuka pada
saat kontrak perjanjian. Pada kenyataannya
nilai dari hasil tersebut akan tergantung
pada keberhasilan bank atau nasabah dalam
mengelola dananya. Sementara dalam
skema IBS, hasil (return) dari suatu
simpanan atau pinjaman sudah dapat
diketahui dimuka dan dinyatakan eksplisit
dalam kontrak perjanjian (pre-determined
return) dan nilainya dalam hal ini bersifat
tetap tanpa mempertim-bangkan apakah
bank atau nasabah mengalami kerugian
atau tidak. Dalam aspek ini terdapat ketidak
seimbangan dalam pembagian resiko yang
berarti terdapat ketidakadilan dalam skema
IBS.
Berkaitan dengan mekanisme operasional,
struktur biaya dapat juga dibandingkan
diantara dua jenis perbankan yang berbeda
tersebut. Secara umum, Biaya Peminjaman
(cost of borrowing) menurut model
analisis dari A.L.M. Abdul Gafoor (1995)
terdiri dari komponen-komponen (1) Bunga
(interest), (2) Biaya Pelayanan (service
cost), (3) Biaya Overhead (overhead cost),
(4) Premi Resiko (risk premium), (5) Keuntungan
(profit), dan (6) Kompensasi Inflasi
(compensation for inflation). Sementara unImplementasi
Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam … (Achmad Tohirin)
79
tuk Perbankan Komersial Bebas Bunga,
pungutan-pungutan bank terdiri dari (1)
Pungutan Pelayanan (service charge), (2)
Pungutan Overhead (overhead charge), (3)
Premi Resiko (risk premium), dan (4) Kompetisi
dan Keuntungan (competition and
profit). Perbedaan utamanya terletak pada
komponen bunga.
Dari aspek pola hubungan legal
(legal relationship) juga dapat ditunjukkan
perbedaan diantara dua jenis bank tersebut
pada Tabel 1.
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 73 – 88
80
Tabel 1: Perbandingan Sistem Perbankan
Conventional Bank Islamic Bank
Role Lender and Borrower Asset Custodian, Enterpreneur and
venture-capitalist/financier
Deposit Based on the promised interest rate (usury) Safe-custody or investment
Financing Loan based on interest rate Debt or Equity Financing
Sumber :Wan Ismail Wan Yusoh (1999)
Tabel 2: Jenis Produk Perbankan dan Instrumen Moneter
Bank Konvensional Bank Islam
Simpanan  Tabungan
 Giro
 Deposito Berjangka
 Sertifikat Deposito (dapat diperjual
belikan)
 Tabungan Wadi’ah atau Mudharabah
 Giro Wadi’ah
 Deposito Mudharabah
 Bentuk lain berdasar wadi’ah atau
mudharabah
Penyaluran
dana/pembiayaan
 Kredit/Pinjaman
 Sewa
 Sewa-Beli
 Pembiayaan Ekuitas
 Anjak Piutang
 Pinjaman Talangan
 Pembiayaan lain
 Jual-beli dengan prinsip muraba-hah,
istishna, ijarah, salam dan jual beli
lainnya
 Pembiayaan bagi hasil dengan
prinsip mudharabah, musyarakah dan
bagi hasil lainnya
 Pembiayaan lainnya dengan prinsip
hiwalah, rahn, qardh
Instrumen
Moneter
(kontrol
JUB)
 Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
 Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia
(SWBI)
 Surat Berharga Pasar Uang Antar
Bank Syari’ah (PUAS)
Perbedaan yang ditunjukkan dalam
Tabel 1 menyiratkan bahwa Sistem Perbankan
Islam pada hakekatnya adalah suatu
sistem yang berorientasi kepada
kepemilikan (equity based system), seperti
yang dinyatakan oleh Mohsin S. Khan
(1992) berikut ini:
The Islamic Banking System is an
equity-based system in which depositors
are treated as if they were shareholders
of a bank. Consequently, deposits are
not guaranteed the nominal value of
their deposits or a predetermined rate of
return on these deposits. If the bank
makes profits then the shareholder
(depositor) would be entitled to receive
a certain proportion of these profits. On
the other hand, if the bank incurs losses
the depositor is expected to share in
these as well, and would receive a
negative rate of return. Thus, from the
depositor’s perspective an Islamic Bank
is in most respect identical to a mutual
fund or investment trust.
Karakteristik tersebut semestinya
berimplikasi juga pada perbedaan pola
Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam … (Achmad Tohirin)
81
manajemen resiko pada Bank Islam
dibanding Bank Konvensional. Seperti yang
ditegaskan oleh M. Zineldin (1990) bahwa:
The bank offering investment accounts
would provide no guarantee on their
nominal value, and they would not pay a
fixed rate of return. The customers instead
would be treated as if they were a
shareholder in the bank and therefore
entitled to a share of the profit made by
the bank. If losses are made, these are
also shared between the bank and the
customers, in proportion to their investment
and the nominal value of the deposit
would be written down.
Jelas dalam hal ini bahwa deposan
pada Bank Islam mempunyai posisi seperti
halnya pemegang saham, oleh karenanya
manajemen resiko yang terkait dengan portofolio
deposito pada Bank Islam mestinya
berbeda dibandingkan portofolio deposito
pada Bank Konvensional. Disamping itu
dari aspek permodalan barangkali juga
diperlukan kriteria penilaian yang berbeda
pada Bank Islam yang sistemnya
mendasarkan pada kepemilikan tersebut
(equity based system).
PRODUK YANG DITAWARKAN DAN
INSTRUMEN MONETER
Pada prinsipnya perbedaan produknya
terlihat dari digunakannya sistem
bunga pada produk-produk bank konvensional
dan sistem bagi hasil pada produkproduk
Bank Islam. Adapun jenis dan
macam produk pada kedua jenis bank dapat
dilihat pada Tabel 2.
Dilihat dari jenis produk pembiayaannya,
terdapat perbedaan yang cukup
mendasar antara bank konvensional dan
Bank Islam. Dalam hal ini Bank Islam
memiliki skope pembiayaan yang lebih luas,
karenanya Bank Islam dapat dikatakan
sebagai bank yang memiliki kemampuan
gabungan dari kemampuan suatu commercial
bank (bank umum) dan multi-finance
company (lembaga pembiayaan) (R.M
Sjahdeini 1999). Disinilah letak keunikan
dari suatu Bank Islam, yang semestinya dapat
memberikan kekuatan dan kelebihan
Perbankan Islam. Kekuatan/kelebihan itu
semestinya dapat mendukung keberhasilan
implementasi sistem perbankan baru
tersebut yang harus mampu berkompetisi
dengan sistem perbankan konvensional
yang telah mapan.
PENGARUH SOSIO-EKONOMIS
Pada saat krisis ekonomi mencapai
puncaknya pada tahun 1998 yang lalu kita
menyaksikan ketidakadilan yang sangat
nyata dalam sektor moneter/keuangan di
Indonesia. Ketidakadilan tersebut
bersumber dari mekanisme bunga dalam
sistem keuangan kita. Pada saat suku bunga
SBI (satu bulan) dinaikkan sampai tingkat
tertinggi saat itu yaitu 45 persen, kemudian
diikuti dengan naiknya suku bunga deposito
(satu bulan) sebesar 67,5 persen. Dengan
insentif yang demikian tinggi maka kemudian
kelompok masyarakat yang kelebihan
dana berbondong-bondong untuk
mendepositokan uangnya ke dalam perbankan.
Celakanya pada saat yang sama
dana tersebut hanya mengendap di perbankan
tanpa dapat tersalurkan karena
biayanya menjadi sangat mahal, sehingga
pengusaha yang butuh dana untuk mempertahankan
tingkat produksi mereka tidak
mendapatkan kucuran dana dari perbankan.
Dampaknya kemudian, produksi tidak dapat
dipertahankan apalagi ditingkatkan,
sehingga pada gilirannya terjadi
pengurangan tenaga kerja yang meningkatkan
pengangguran dan hilangnya
pendapatan mereka. Dampak sosial yang
sangat jelas adalah pada peningkatan
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 73 – 88
82
kejahatan yang dipicu oleh tingginya angka
pengangguran.
Dampak ekonomis lain dari keberadaan
Sistem Perbankan Islam adalah
lebih mampu menjaga keseimbangan antara
sektor moneter/finansial dengan sektor riil.
Dalam sistem keuangan (perbankan) Islam,
setiap transaksi yang dilakukan mensyaratkan
adanya obyek (underlying transaction)
yang jelas/riil. Terjaminnya keseimbangan
kedua sektor tersebut akan sangat penting
dalam memperlancar proses produksi dalam
perekonomian. Produktivitas sektor riil dapat
ditingkatkan dengan adanya dukungan
penuh dari sektor moneter/finansial.
Dengan demikian pasokan barang-barang
kebutuhan masyarakat menjadi lebih
lancar, sehingga pemenuhan kebutuhan
masyarakat menjadi lebih terjamin. Pada
sisi lain, peningkatan produktivitas sektor
riil dapat menekan fluktuasi harga lebih
terkendali yang berarti angka inflasi dapat
lebih terkontrol.
Dalam situasi krisis ekonomi yang
dialami Indonesia beberapa tahun terakhir,
Sitem Perbankan Islam mengindikasikan
beberapa tanda-tanda keunggulan, antara
lain seperti yang dinyatakan Suhadji
Lestiadi (2000) bahwa sistem perbankan
syari’ah: (1) menghindari munculnya
kerusakan yang lebih parah pada sektor riil;
(2) tidak menyumbang inflasi akibat
tekanan suku bunga tinggi di saat ekonomi
dalam kondisi stagnan; (3) terhindar dari
negative spread; dan (4) mempercepat
pemulihan sektor riil. Keunggulan lain
yang sudah banyak ditunjukkan melalui
kajian-kajian teoritis maupun empiris
adalah bahwa Sistem Perbankan Islam lebih
stabil terhadap gejolak-gejolak ekonomi
(shocks) yang muncul secara tidak terduga
(Mohsin S. Khan 1992).
Dalam hal dampak sosio-ekonomis
Ziauddin Ahmad (1994) mengemukakan
lima konsekuensi penting dari implementasi
Perbankan Islam yaitu:
1. Pengaruhnya terhadap Tabungan dan
Investasi.
2. Dampaknya terhadap Tingkat dan Pola
Pertumbuhan.
3. Dampak terhadap Efisiensi Alokatif.
4. Konsekuensinya terhadap Stabilitas
Sistem Perbankan
5. Pengaruhnya terhadap Stabilitas Sistem
Ekonomi.
Secara singkat perbankan Islam
berpengaruh secara positif terhadap kelima
hal yang disebut diatas. Dalam beberapa hal
dampak/pengaruh terhadap hal-hal tersebut
juga dibuktikan secara empiris. Misalnya
hasil penelitian Munawar Iqbal (2001),
yang membandingkan Perbankan Islam
dengan Perbankan Konvensional pada 10
negara2, menyatakan bahwa secara umum
kelompok Perbankan Islam kinerjanya
melebihi (out performed) Perbankan
Konvensional dalam hampir seluruh area
dan tahun yang diteliti. Hasil penting
lainnya adalah bahwa Perbankan Islam
mempunyai struktur modal yang baik (well
capitalized), menguntungkan (profitable)
dan stabil.
Mengacu kepada data terakhir Industri
Perbankan Nasional di Indonesia, menarik
untuk mencermati indikator fungsi
intermediasi Perbankan Islam melalui Financing
to Deposit Ratio (FDR) yaitu rasio
Pembiayaan terhadap Simpanan, yang tercantum
pada Tabel 3 dan 4. Dari kedua
tabel dapat dihitung bahwa FDR Perbankan
Islam di Indonesia mencapai angka lebih
dari 100 persen. Sementara jika melihat
LDR secara menyeluruh pada Industri
Perbankan Nasional untuk posisi kuartal
2 Obyek penelitiannya mencakup 12 bank Islam dan 12
bank konvensional pada 10 negara yaitu Arab Saudi,
Kuwait, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania,
Qatar, Bangladesh, Malaysia, dan Turki
Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam … (Achmad Tohirin)
83
pertama 2003 angkanya kurang dari 50
persen, dalam hal ini Dana Pihak Ketiga
yang berhasil dihimpun sebesar Rp 832
Trilyun, sementara Total Kredit yang
berhasil disalurkan hanya Rp 411 Trilyun.
(Kompas, 2 Juni 2003).
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 73 – 88
84
Tabel 3: Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Juta Rupiah)
Dana Pihak
Ketiga Sept’01 Des’01 Mar’02 Mei’02 Jun’02 Jul’02
Giro Wadiah 224.775
(14,98%)
299.982
(16,61%)
241.330
(13,11%)
274.877
(13,67%)
337.401
(15,02%)
305.582
(12,99%)
Tabungan
Mudharabah
503.253
(33,54%)
590.872
(32,71%)
652.791
(35,47%)
717.849
(35,69%)
789.167
(35,14%)
855.425
(36,37%)
Deposito
Mudharabah
772.282
(51.47%)
915.512
(50,68%)
946.112
(51,41%)
1.018.782
(50,65%)
1.119.389
(49,85%)
1.190.695
(50,63%)
Total 1.500.310 1.806.366 1.840.233 2.011.508 2.245.508 2.351.702
Sumber:Majalah Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 3 2002/1423H
Tabel 4: Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah (Juta Rupiah)
Jenis Pembiayaan
Sept’01 Des’01 Mar’02 Mei’02 Jun’02 Jul’02
Pembiayaan
Sindikasi
– – – 14.029
(0,56%)
18.370
(0,68%)
18.522
(0,65%)
Pembiayaan
Restrukturisasi
1.216
(0,06%)
840
(0,04%)
833
(0,04%)
1.081
(0,04%)
831
(0,03%)
831
(0,03%)
Penyaluran
Melalui Lembaga
Lain
294
(0,02%)
182
(0,01%)
121
(0,01%)
80
(0,00%)
44
(0,00%)
29
(0,00%)
Pembiayaan
Musyarakahah
44.098
(2,27%)
53.593
(2,61%)
53.199
(2,47%)
62.477
(2,48%)
69.415
(2,56%)
69.327
(2,43%)
Pembiayaan
Mudharabah
448.854
(23,15%)
402.623
(19,64%)
380.409
(17,67%)
392.081
(15,53%)
401.255
(14,81%)
413.254
(14,51%)
Piutang Murabahah
1.284.013
(66,22%)
1.284.013
(69,29%)
1.284.013
(70,40%)
1.284.013
(69,43%)
1.284.013
(69,81%)
1.284.013
(69,57%)
Piutang Salam 459
(0,02%)
427
(0,02%)
392
(0,02%)
368
(0,01%)
65
(0,00%)
63
(0,00%)
Piutang
Istishna’
156.450
(8,07%)
167.893
(8,19%)
177.491
(8,24%)
189.667
(7,51%)
196.373
(7,25%)
198.663
(6,98)
Lainnya 3.703
(0,19%)
3.834
(0,19%)
24.812
(1,15%)
111.697
(4,43%)
131.728
(4,86)
165.858
(5,82%)
Total 1.939.087 2.049.793 2.153.084 2.524.048 2.710.060 2.847.941
Sumber:Majalah Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 3 2002/1423H
PERANAN PERBANKAN ISLAM DALAM
PEMBANGUNAN
Dari ilustrasi Tabel 3 dan 4 diatas,
terlihat potensi besar bagi Perbankan Islam
untuk memainkan peranannya yang penting
dalam pembangunan. Dalam hal ini FDR
yang lebih besar (bahkan melebihi 100
persen) pada Perbankan Islam berarti
bahwa fungsi intermediasinya lebih efektif
dibanding perbankan konvensional. Lebih
Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam … (Achmad Tohirin)
85
lanjut hal itu mendorong aktivitas ekonomi
di sektor riil kepada tingkatan yang lebih
besar yang pada akhirnya dapat tercermin
pada produktivitas perekonomian yang
lebih baik. Apabila hal itu terwujud, maka
peranan dari Perbankan Islam menjadi
semakin penting, karena dalam hal ini
Bank Islam pada hakekatnya juga
merupakan institusi pembangunan seperti
ditegaskan oleh A. Muhammad Ali (2001)
sebagai berikut:
…any Islamic bank is naturally a
development institution involved in the
mobilization of savings, the struggle
against hoarding and channelling of
savings towards investment to serve society
in a way compatible with the principles
of the Shari’ah. It is an economic,
social, financial and banking
institution which strives to make
capital play its basic role in society.
Peranan Perbankan Islam dalam
pembangunan ekonomi meski belum
terlihat secara signifikan, karena masih
kecilnya porsi terhadap perbankan secara
keseluruhan, namun diakui sangat prospektif
dalam menjalankan fungsi intermediasi
secara lebih efisien. Hal ini juga dinyatakan
oleh Mohsin S. Khan yang dikutip oleh
Saleh Kamel (2000) bahwa:
Islamic banking is more established
than corresponding Western system; is
has proved its efficiency from the
purely Islamc aspect.
Dalam kaitannya dengan tanggung jawab,
lebih lanjut A. Muhammad Ali (2001) menyatakan
bahwa Bank Islam bertanggung
jawab terhadap Ummah atau masyarakat
dalam mencapai beberapa tujuan berikut:
a. to find Islamic alternative to all banking
transactions which the Muslim needs in
his daily commercial, industrial, agricultural
and other activities and remove
any embarrassment for Muslims in daily
banking activities.
b. To develop an awareness for savings by
all means and among all layers of society
and to fight the hoarding tendency.
c. To encourage investment by finding
appropriate opportunities and creating
mechanisms and instruments which meet
the needs of investors (individuals,
companies and institutions)
d. To provide the necessary capital to
businessmen (individuals, companies
and institutions). The Islamic bank undertakes
all the basic banking activities
by adopting the most modern techniques
to facilitate trade, promote investment,
mobilize local resources and give a momentum
to socio-economic development
in accordance with the principles of the
Shari’ah.
PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN
Sejak pertama diperkenalkan pada
tahun 1992, perkembangan Bank Islam di
Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5 yang
memaparkan perkembangan jarigan kantor
Perbankan Islam, sementara pada Tabel 6
ditunjukkan jaringan dan indikator perkembangan
Perbankan Islam sampai dengan
Bulan Juni 2002. Perkembangan ke depan
masih akan terus berlangsung terutama
dalam hal penambahan kantor cabang
syariah pada bank konvensional. Semakin
luasnya jaringan Perbankan Islam berarti
semakin memperluas penetrasi pasarnya.
Peluang semakin berkembangnya
Perbankan Islam di Indonesia ke depan
cukup besar dan prospektif dengan
pertimbangan beberapa penjelasan berikut:
 Kelemahan sistemik sistem bunga pada
bank konvensional yang terwujud pada
saat krisis dan dampaknya masih
berkelanjutan hingga kini, mendorong
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 73 – 88
86
perbankan konvensional untuk berupaya
mengurangi ketergantungan pendapatannya
dari bunga dan mengupayakan
peningkatan peranan pendapatan dari
fee. Hal itu berarti mendorong
terjadinya pergeseran untuk mengurangi
dominasi Interest Based Income (IBI)
dengan meningkatkan peranan Fee
Based Income (FBI). Pada akhirnya hal
itu akan dapat mengarahkan dipilihnya
Sistem Perbankan Islam dalam
perkembangan lebih lebih lanjut.
 Struktur Dana Pihak Ketiga yang
didominasi oleh Deposito Berjangka
pada perbankan konvensional berdampak
pada mahalnya cost of fund dan
berakibat pada turunnya minat investor
untuk menggunakan pendanaan dari
bank konvensional. Pada akhirnya
kondisi tersebut berdampak pada pincangnya
fungsi intermediasi perbankan
konvensional, yang dalam hal ini menggunakan
sistem bunga. Sementara pada
Perbankan Islam, meskipun struktur
DPK nya tidak terlalu berbeda tetapi
karakteristiknya sangat berbeda yaitu
basisnya adalah bagi hasil (yaitu skema
mudharabah pada tabungan/deposito
berjangka) dan titipan (wadiah pada
rekening giro/tabungan). Karakteristik
tersebut memungkinkan Perbankan Islam
terbebas dari biaya tetap (seperti
bunga simpanan pada bank konvensional)
dalam mobilisasi DPK. Akibat
lebih lanjutnya Deposito pada Bank Islam
tidak berpotensi mengganggu fungsi
intermediasi Perbankan Islam.
Tabel 5: Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah
Keterangan 1992 1998 1999 2000 2001 2002
Bank Umum Syariah
 K. Pusat 1 1 2 2 2 2
 KCS/KCPS 1 11 20 29 41 48
 KKS 0 19 19 26 43 48
Bank Umum Konvensional
 UUS 0 0 1 3 3 6
 KCS 0 0 1 7 12 16
BPR Syariah 9 75 17 77 80 83
Sumber:Majalah Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 3 2002/1423H
Tabel 6: Jaringan dan Indikator Perkembangan (Posisi Juni 2002)
Indikator Total Bank Islamic Bank
Jml/Nom. Share
Jumlah Bank 145+2.173 2+81 3,6%
Jumlah KC/KCS 2.318 56 2,4%
Total Asset Rp 1.048 Trilyun Rp 3,31 Trilyun 0,32%
DPK (Dana Pihak Ketiga) Rp 791 Trilyun Rp 2,25 Trilyun 0,28%
Kredit/Pembiayaan Rp 355 Trilyun Rp 2,71 Trilyun 0,76%
LDR (FDR) 44,92% 120,60%
NPLs 11,78% 4,33%
Sumber: 1. Majalah Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 3 2002/1423H
Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam … (Achmad Tohirin)
87
2. Ilyas, Nasirwan (2002)
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 73 – 88
88
Meskipun potensinya cukup prospektif
dan perkembangan yang terjadi cukup
pesat, namun demikian jika dilihat dari
porsi Perbankan Islam terhadap total
perbankan nasional masih sangat kecil.
Porsi total asset Perbankan Islam masih
dibawah satu persen terhadap total asset
industri perbankan secara menyeluruh,
demikian juga dalam hal porsi DPK dan
total pembiayaannya. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa tantangan dalam
pengembangan Perbankan Islam tidaklah
kecil. Bahkan pihak Bank Indonesia sendiri
dalam Cetak Biru Pengembangan
Perbankan Syariah Indonesia mentargetkan
rasio total asset Perbankan Islam menjadi 5
persen dalam Tahun 2011. Hal ini menunjukkan
bahwa pengembangan Perbankan
Islam akan dilakukan secara sangat hatihati
dan bertahap atau gradual.
Tantangan lain dalam
pengembangan tersebut adalah dari aspek
internal Perbankan Islam sendiri. Dari total
pembiayaan yang diberikan komposisinya
didominasi pembiayaan non-bagi hasil yaitu
pada trade financing, seperti yang
tercantum pada Tabel 4. Pada tabel tersebut
terlihat jelas bahwa pembiayaan bagi hasil,
tercermin pada pembiyaan mudharabah dan
musyarakah porsinya masih dibawah 20
persen, sementara pembiayaan murabahah
dan lainnya mencapai sekitar 80 persen.
Dalam jangka panjang kondisi tersebut
perlu disesuaikan dengan meningkatkan
porsi pembiayaan bagi hasil secara lebih
signifikan, sehingga karakter Perbankan
Islamnya menjadi lebih terlihat nyata.
Secara makro, harus diupayakan kebijakan
yang lebih kondusif dalam
mengembangkan Perbankan Islam, dengan
tetap mempertimbangkan prinsip kehatihatian
(prudential principle) dalam industri
perbankan. Beberapa hal yang terkait
dengan kebijakan pengembangan
Perbankan Islam yang mesti diperhatikan
adalah:
 Untuk meningkatkan derajat
penerimaan (acceptability) masyarakat,
diperlukan upaya berkesinambungan
dalam mensosialisasikan konsep
Perbankan Islam. Orientasi dari
kebijakan ini adalah memperluas
dukungan konstituen industri Perbankan
Islam.
o Dalam hal ini diperlukan kerja sama
yang konstruktif dengan, terutama,
pihak ulama yang biasanya sangat
berpengaruh terhadap kehidupan
umat yang dibawah asuhan dan
bimbingannya. Sasaran yang ingin
dicapai adalah perubahan pola pikir
secara bertahap dalam pemahaman
dan sikap terhadap keberadaan Perbankan
Islam yang tidak lagi
mengadopsi system bunga karena
dianggap riba sehingga dilarang.
o Demikian juga kerja sama dengan
lembaga-lembaga pendidikan tidak
kalah pentingnya, karena melalui
kerja sama seperti ini, penyebarluasan
konsep Perbankan Islam akan
lebih efektif karena lebih terstruktur
baik melalui program kursus, maupun
perkuliahan yang diselenggarakan.
 Pada saat yang sama pihak otoritas
pengatur (Bank Sentral) perlu merumuskan
kebijakan yang mendorong semakin
banyaknya jaringan Perbankan
Islam dengan fasilitas maupun insentif
tertentu tanpa mengorbankan prinsip
kehati-hatian. Bahkan dalam konteks ini
Bank Sentral mesti mempertimbangkan
aspek yang tidak menguntungkan ketika
Perbankan Islam disandingkan secara
bersamaan dengan perbankan konvensional.
Sampai tahapan tetentu kebijakan
yang berdasarkan kepada infant industry
argument perlu dilakukan.
Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam … (Achmad Tohirin)
89
 Aspek lain yang menarik untuk dikaji
lebih lanjut yang terkait dengan arah
perkembangan dan kebijakan pengembangan
Perbankan Islam adalah menciptakan/
melembagakan dewan pengendali
dan orientasi (a control and orientation
board) yang mewakili pihak deposan perbankan
seperti yang diusulkan oleh Saleh
Kamel (2000). Aspek ini akan menjadi
daya tarik bagi para deposan Perbankan
Islam di kemudian hari, sekaligus mempertegas
perbedaan karakteristik
deposan antara perbankan konvensional
dan Perbankan Islam.
 Dalam hal struktur legal Saleh Kamel
(2000) juga mengusulkan perlunya
modifikasi Bank Islam dari joint stock
companies menjadi partnership (kemitraan).
Salah satu argumennya adalah
bahwa dengan bentuk partnership tanggungjawab
pengelolaan dana pihak
ketiga dianggap lebih tepat. Disamping
itu bentuk joint stock companies yang
didalamnya terkandung tanggung jawab
terbatas dari pemilik saham dianggap tidak
sepenuhnya cocok sebagai kerangka
perlindungan hak menurut bentuk-bentuk
transaksi yang Islami, yang mensyaratkan
suatu jaminan yang diperluas
hingga dana-dana pribadi, terutama
ketika terjadi penyelewengan dalam
pengelolaan.
 Aspek lain yang juga penting untuk
dipertimbangkan bagi perumus kebijakan
adalah ditingkatkannya kemampuan akses
kelompok usaha kecil mikro dan
menengah terhadap pendanaan dari Perbankan
Islam. Dalam hal ini model
pengelolaan Bank Islam seperti yang
dijalankan oleh Grameen Bank di
Bangladesh dapat dijadikan acuan
dalam memberikan akses kepada usaha
kecil dan peranannya didalam
membantu mengatasi persoalan
kemiskinan dianggap sangat berhasil.
Dalam konteks itulah jaringan kerja
(networking) antara Bank Islam, BPR
Islam, dan Baitul Maal wat Tamwil di
Indonesia menjadi sangat strategis.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Implementasi Perbankan Islam yang
tepat pada akhirnya, diyakini mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan. Misalnya ditandai dengan
naiknya pendapatan masyarakat, partisipasi
penggalangan dana dan distribusi penggunaan
dana yang lebih merata. Secara
singkat, eksistensi Sistem Perbankan
(Keuangan) Islam yang benar dapat mendorong
kesejahteraan masyarakat, secara
kuantitatif maupun kualitatif, dan menekan
tingkat kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan
sistem perbankan Islam akan mendorong
tercapainya tujuan Syariah Islam
yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat
yang semakin baik, termasuk kesejahteraan
ekonomi.
Karena implementasi sistem perbankan
Islam relatif masih baru maka
diperlukan kajian yang berkesinambungan
dalam untuk mengembangkan konsep perbankan
Islam secara teoritis maupun praktis
sehingga pada akhirnya keunggulan sistem
perbankan (keuangan) Islam dapat diwujudkan.
Dalam hal ini untuk mendukung
keberhasilan implementasi Perbankan Islam
di Indonesia ditengah-tengah sistem
perbankan konvensional yang sudah mapan
maka beberapa persoalan mendasar
(Achmad Tohirin, 2000) perlu
mendapatkan perhatian kita semua,
diantaranya adalah (1) persoalan ideologis,
yaitu terkait dengan perubahan paradigma
dan persepsi terhadap bunga bank, (2)
persoalan pola pikir atau perilaku yang
sudah sangat mengakar dengan kebiasaan
menggunakan layanan bank konvensional
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 73 – 88
90
dengan basis bunga, (3) persoalan pranata
hukum yang mendukung implementasi,
yang dalam hal ini menjadi semakin
penting adanya kebutuhan untuk
pengaturan secara komprehensif dan
integral atas Perbankan Islam dan
Lembaga-lembaga Keuangan Islam lainnya
yang mengarah kepada dibutuhkannya
Undang-Undang Perbankan Islam secara
terpisah, dan (4) persoalan daya saing
Perbankan Islam dalam kancah perbankan
nasional, yang dalam hal tertentu
diperlukan adanya perlakuan khusus untuk
memperkuat struktur kelembagaan dan
kemampuan penetrasi pasarnya dengan
mendasarkan pada infant industry
argument.
REFERENSI
Ahmad, Ziauddin, 1994, Islamic Banking: State of the Art, Islamic Economic Studies,
Vol. 2, No. 1, International Research and Training Institue (IRTI), Islamic
Development Bank (IDB), Jeddah.
Al-Haraan, Saad, ed., 1995, Leading Issues in Islamic Banking and Finance, Pelanduk Publications,
Petaling Jaya, Malaysia.
Ali, A. Muhammad Ali, 2001, Role of Islamic Banks in Development, IDB Prize Winners’
Lecture Series No. 3, International Research and Training Institue (IRTI), Islamic
Development Bank (IDB), Jeddah.
Ariffin, Ismail, 1999, Islamic Banking Accounting, modul pada Workshop On Islamic
Banking Practices, Executive Overview and Practical Aspects, yang
diselenggarakan Bank Indonesia, BIMB Istitute of Research and Training Sdn
Bhd., dan Islamic Development Bank di Jakarta 25 November – 3 Desember.
Chapra, M. Umer, dan Ahmed, Habib, 2002, Corporate Governance in Islamic Financial
Institutuions, Occasional Paper, International Research and Training Institue
(IRTI), Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
Chapra, M. Umer, dan Khan, Tariqullah, 2000, Regulation and Supervision of Islamic
Banks, Occasional Paper, International Research and Training Institue (IRTI),
Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
Gafoor, A.L.M. Abdul, 1995,
Ilyas, Nasirwan, 2002, Perbankan Syariah Nasional: Posisi Perkembangan dan Arah Kebijakan
Pengembangannya, Makalah pada Seminar Nasional “Evaluasi Kinerja dan
Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia, STIS Yogyakarta, 7 September.
Iqbal, Munawar, 2001, Islamic and Conventional Banking in the Nineties: A Comparative
Study, Islamic Economic Studies, Vol. 8, No. 2, International Research and
Training Institue (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam … (Achmad Tohirin)
91
Kamel, Saleh, 2000, Development of Islamic Banking Activity: Problems and Prospects,
IDB Prize Winners’ Lecture Series No. 12, International Research and Training
Institue (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
Khan, Mohsin S., 1992, Principles of Monetary Theory and Policy in an Islamic
Framework dalam buku Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (ed.), Lectures On
Islamic Economics, International Research and Training Institue (IRTI), Islamic
Development Bank (IDB), Jeddah.
Kompas, 2003, SKH, edisi 2 Juni.
Lestiadi, Suhadji, 2000, Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional,
Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syari’ah, Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 22 April.
Mannan, Muhammad A., 1999, Measuring Social Dimensions of the Operations of Islamic
Banks, Presentation at The 24th Meeting of the Diresctors of Operations and Investment
of Islamic Banks with Islamic Development Bank, Dubai, United Arab Emirates,
30 January – 1 February.
Majalah Ekonomi Syariah, 2002/1423H, Vol. 1 No. 3, Pusat Pengkajian EKABA Fakultas
Ekonomi USAKTI
Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Tohirin, Achmad, 2000, Sewindu Bank Syari’ah di Indonesia, artikel dalam SKH Kedaulatan
Rakyat, edisi 28 April.
Yusoh, Wan Ismail Wan, 1999, Islamic Banking Framework and Development of Islamic
Banking, Pidato Khusus yang disampaikan pada Workshop On Islamic Banking
Practices, Executive Overview and Practical Aspects, yang diselenggarakan
Bank Indonesia, BIMB Istitute of Research and Training Sdn Bhd., dan Islamic
Development Bank di Jakarta 25 November – 3 Desember.
Zineldin, Mosad, 1990, The Economics of Money and Banking, A Theoretical and
Empirical Study of Islamic Interest-Free Banking, Almqvist & Wiksell
International, Stockholm.
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 73 – 88
92

Posted on เมษายน 4, 2012, in Ekonomi and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: